Ketua DPRD : Kita Konsolidasi Selesaikan Persoalan Pasar Sore

Admin 04/12/2018 407

TEGAL - Belum selesainya persoalan pasar sore membuat pimpinan dewan geram. Sebab, seharusnya persoalan itu sudah selesai sejalan dengan pasar pagi.

Ketua DPRD Kota Tegal Edy Soeripno, SH  mengungkapkan persoalan itu muncul pada tahun 1991 yang berawal dari adanya kerjasama dengan investor untuk melakukan perjanjian kontrak membangun usaha rumah dan Toko (ruko) di Jl. Letjen Suprapto. Dalam perjanjian selama 20 tahun yang ditandatangani kedua belah pihak, Pemkot menyediakan lahan kemudian investor membangun ruko.

"Setelah perjanjian selesai, tahun 2013 dibuat draft berita acara penyerahan ruko pasar sore dari investor ke Pemkot. Namun, dari investor tidak mau hadir,"kata Edy Suripno. 

Menurutnya, Pemkot juga sudah mengupayakan negosiasi sejak 2013-2017. Selanjutnya, di 2016 BPK Jateng memberikan laporan hasil Pemeriksaan yang menyatakan terdapat kehilangan potensi pendapatan daerah atas pemakain 23 kios pasar sore yang belum terbayarkan sejumlah Rp 2.459.179.119 (Dua Milyar empat ratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan belas rupiah).

Dikatakan Edy, pada 2017 investor justru menggugat ke Pengadilan Negeri (PN) dengan nomor perkara 45/Perdata.G/2017/PN Tegal untuk perpanjangan sertifikat HGB selama 30 tahun kedepan. Sidang berakhir dengan keputusan mengabulkan gugatan penggugat. Dimana Pemkot berkewajiban memperpanjang kerjasama sewa kontrak hingga 20 tahun mendatang. 

"Atas putusan itu, pada 7 Maret 2018 Pemkot mengajukan Banding. Hingga pada 16 Agustus 2018 keluar putusan nomor 291/PDT/2018/PT.SMG yang memperkuat putusan PN. Kemudian pemkot berupaya lagi dengan mengajukan kasasi ke MA yang sampai hari ini belum ada keputusan,"tegas Edy. 

DPRD menyayangkan konflik Pemkot Tegal dengan investor yang sama kembali terulang. Seharusnya saat penyelesaian persoalan pasar pagi dapat diselesaikan pula secara bersamaan persoalan pasar sore. 

"Inilah akibat carut marutnya pemkot saat itu,"terangnya. 

Oleh karenanya, tambah Edy, saat ini DPRD sedang mengkonsolidasikan guna penyelesain persoalan itu. Sebab melihat substansi materi pokoknya, ada kelemahan putusan pengadilan yang tidak mempertimbangkan "secara utuh" objek sengketa. Apalagi jika dianggap Pemkot telah melakukan wanprestasi. Maka kejanggalan terhadap putusan pengadilan sangat semakin terlihat. 

"Tanahnya milik Pemkot perjanjian dibangun dimanfaatkan. Kemudian selama 20 tahun dimanfaatkan investor, tidak membayar sewa dan pajak. Sekarang mau diambil tidak bisa. Ini kan aneh. Wanprestasi nya dimana?,"pungkas Edy. (Admin02)