Pensertifikatan Tanah Warga Harus Jadi Prioritas

Admin 31/10/2018 172

TEGAL - Wali Kota Tegal Nursholeh telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Wali Kota Tegal 2014-2019. DPRD Kota Tegal melihat pensertifikatan tanah warga merupakan salah satu persoalan yang belum bisa terselesaikan. Ke depan, DPRD meminta Pemkot Tegal untuk memprioritaskannya.

Dengan harapan status tanah yang telah bersertifikat dapat didayagunakan masyarakat. Terlebih, pemerintahan Jokowi menempatkan reforma agraria sebagai program prioritas dan daerah perlu menyelaraskannya.

“Sertifikat tanah adalah wujud dari program membangun kedaulatan dan kemandirian masyarakat kita,” kata Ketua DPRD Edy Suripno di Gedung Parlemen, Jalan Pemuda, Selasa (30/10).

Menurut Edy, pensertifikatan tanah juga merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Kota Tegal, masih banyak masyarakat yang tidak dapat memahami reforma agraria, baik tentang kedudukan maupun asal usul tanah yang menjadi hak milik.

Di Kecamatan Tegal Timur dan Tegal Barat masih banyak masyarakat yang menempati lahan sewa ke Pemkot, PT KAI, maupun PT Pelindo. Di Kecamatan Tegal Selatan dan Kecamatan Margadana, juga persoalannya sangat kompleks dan masih banyak tanah warga yang belum bersertifikat.

Ini, menurut Edy, menjadi salah satu pekerjaan rumah Pemkot Tegal. Edy berharap, di akhir masa jabatannya, Wali Kota Tegal Nursholeh bisa mengambil kebijakan untuk mengeluarkan rekomendasi, utamanya terkait persetujuan Pemkot Tegal untuk melepas aset di RW 10 Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur.

Di wilayah ini, papar dia, masyarakat telah memiliki ikatan perjanjian sewa beli, dengan batas waktu yang telah usai. “Rekomendasi wali kota sangat menentukan nasib dan masa depan warga RW 10. Jadi, jangan diam-diam bae,” ungkap Edy.

Penyelesaian lainnya diperlukan di RW 13 Kelurahan Panggung. Wali kota perlu secara tegas menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat dalam rangka membangun kedaulatan dan kemandirian masyarakat.

Keberpihakan itu dapat ditunjukkan dengan menghapuskan dalam Neraca Aset dan menerbitkan Surat Keterangan Tanah kepada warga RW 13 Kelurahan Panggung. Surat Keterangan Tanah ini dibutuhkan sebagai salah satu persyaratan untuk memproses pensertifikatan tanah di Badan Pertanahan Nasional.

Edy juga menyinggung penataan pemukiman di RW 9 Kelurahan Panggung. Masyarakat yang menempati wilayah Bong Cina menghendaki adanya ketetapan hukum terkait kedudukan tanah atau tempat yang mereka tempati, dengan surat perjanjian antara masyarakat dan Pemkot Tegal.

“Hal ini penting untuk menyudahi pembiaran yang selama ini terjadi,” tegas Edy. (nam/ela/zul) 

https://radartegal.com/berita-dprd-kota-tegal/pensertifikatan-tanah-warga-harus-jadi-prioritas.26353.html