Perencanaan Anggaran Lemah, DPRD Minta OPD Dievaluasi

Admin 03/10/2018 231

TEGAL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal menyayangkan banyaknya kegiatan yang gagal dilaksanakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018. Hal tersebut menggambarkan bahwa proses perencanaan, penganggaran, sampai pelaksanaan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat lemah.

Sehubungan itu, DPRD mendesak Wali Kota Tegal Nursholeh untuk melakukan evaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Kami mendesak wali kota melakukan evaluasi kesiapan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan,” kata Ketua DPRD Edy Suripno usai Rapat Paripurna Penetapan Perubahan APBD 2018 di Gedung DPRD, Jalan Pemuda, Senin (1/10) lalu.

Edy memaparkan, kegiatan yang gagal dilaksanakan pada APBD 2018 seperti RSUD Kardinah (Rp16 miliar), Jalan KS Tubun Cs (Rp1,7 miliar), Septictank Komunal (Rp1,3 miliar), Sabuk Pantai (Rp1,3 miliar), Puskesmas Pembantu Kraton (Rp2,7 miliar), Sistem Tata Ruang (Rp677 juta), Pasar Kraton (Rp4,5 miliar), Konsultasn RDTR (Rp350 juta), Taman Sipelem (Rp750 juta).

Kemudian, Pengadaan Buku (Rp175 juta), Kolam Retensi Tegalsari (Rp5 miliar), dan Sisa Perhitungan Pembebasan Tanah Jalan Gatot Subroto (Rp1,4 miliar). Menurut Edy, kegagalan pelaksanaan kegiatan tersebut berdampak pada masyarakat. Misalnya, terkait Pasar Kraton. Di mana, pasar ini sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan pedagang.

“Seharusnya, tahun depan mereka bisa menikmati pasar baru. Namun, nanti harus tertunda dua tahun karena Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2019 sudah diparipurnakan,” ungkap Edy.

Tak hanya Pasar Kraton, pembangunan Kolam Retensi Tegalsari pun sangat penting untuk mengatasi persoalan banjir. Utamanya, di wilayah Kelurahan Tegalsari dan Kelurahan Kraton. Puskesmas Pembantu Kraton pun demikian. Puskemas ini dibutuhkan untuk peningkatan pelayanan kesehatan.

Edy memaparkan, pada dasarnya, APBD disusun melalui tahapan yang sangat jelas, rinci, berjenjang, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatakeusahaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Dari segi perencanaan, dimulai tahapan penjaringan aspirasi, baik melalui reses, maupun melalui Musrenbangkel, Musrenbangcam, dan Musrenbangkot.

Sehingga, tersusunlah program perencanaan pembangunan daerah. Dari program perencanaan itu, dimatangkan ke tahap penyusunan melalui KUAPPAS. Dalam penyusunan KUAPPAS, sudah terinci rencana kebijakan pembangunan berbasis anggaran, program kegiatan, dan OPD yang melaksanakan. Sampai tahapan diajukannya Rancangan Perda kepada DPRD melalui Perda APBD atau Perubahan APBD.

Setelah DPRD melaksanakan evaluasi Gubernur atas APBD yang disetujui, tahapan selanjutnya masuk ke penatausahaan. Masing-masing OPD menyusun dan melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD. Berikutnya, tahapan pelaksanaan. Masing-masing OPD melaksanakan program dan kegiatan dalam Tahun Anggaran Berkenaan.

Hingga akhir Tahun Anggaran Berkenaaan tersebut, dilakukan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dari lima tahap ini, kepiawaian dan kesiapan OPD akan terlihat. “Sehingga dalam persepsi DPRD, tidak boleh ada satu anggaran pun yang gagal dilaksanakan,” tegas Edy. (nam/ela/zul)

Sumber: https://radartegal.com/berita-dprd-kota-tegal/perencanaan-anggaran-lemah-dprd-minta-opd.25796.html